Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomer 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mengungguli perolehan nada di Kabupaten Bandung. Prabowo-Hatta mengungguli 64, 13 % dibanding Jokowi-Jusuf Kalla yang mencapai 35, 87 %.
Menurut rekapitulasi nada tingkat kabupaten, Prabowo-Hatta mencapai 1. 171. 109 nada, sedang Jokowi-JK sejumlah 655. 044 nada. Sesaat jumlah surat nada sah sejumlah 1. 826. 153 nada.
Ketua KPU Kabupaten Bandung, Atip Tartiana mengungkap, rekapitulasi nada itu telah di tandatangani KPU, Panwas, serta beberapa saksi. Setelah itu, hasil rekapitulasi nada itu bakal diantar ke KPU Propinsi Jawa barat sebelum saat 18 Juli ini.
" Rekap untuk tingkat kabupaten telah usai, walau ada keinginan mulai saksi supaya diperlihatkan formulir pemilih yang memakai KTP. Tetapi, itu tak merubah perolehan nada, " katanya selesai rekapitulasi nada Pilpres di Kopo Square, Jalan Kopo Bihbul, Rabu (16/7/2014).
Sebelum saat penetapan hasil rekapitulasi, Atip mengungkap, saksi mulai pasangan Jokowi-JK awalannya tidak ingin di tandatangani rekapitulasi. Saksi itu baru ingin menadatanganinya sesudah KPU tunjukkan formulir Tabel Pemilih Spesial Penambahan (DPKTb).
Tetapi, Atip menuturkan, formulir itu baru dapat diperlihatkan sesudah ada referensi mulai Panwaslu serta arahan mulai KPU Jawa barat. " Pada akhirnya, saksi itu ingin di tandatangani rekapitulasi, " tuturnya.
Ketua Panwaslu Kabupaten Bandung, Ari Riyanto mengakui bakal mereferensikan pembukaan form DPKTb pada saksi. Hal semacam itu untuk tunjukkan transparansi bahwasanya rekapitulasi sesuai sama dgn praktiknya di lapangan.
Ari mengungkap, Tabel Pemilih Spesial Penambahan maupun pemilih yang memakai KTP jumlahnya meraih 45. 647 pemilih. " Jumlah itu cukup penting, hingga tentu mesti diperlihatkan pada saksi supaya transparan, " katanya.
Saksi mulai pasangan Jokowi-JK, Endang Permana mengungkap, DPKTb butuh diperlihatkan untuk meyakinkan tak ada pemilih ganda. Soalnya, jumlah pemilih yang memakai KTP meraih 45. 000 makin benar-benar penting.
Walau sekian, diakuinya terima hasil rekapitulasi nada itu. Diakuinya cuma mau meyakinkan bahwasanya data rekapitulasi di tingkat kabupaten sesuai sama dgn data di TPS.
"Kita menghormati ketentuan KPU. Tetapi, kita serta mau transparansi pemilih yang memakai KTP itu, " katanya.
0 komentar:
Posting Komentar